Selasa, 3 Februari 2009, barangkali menjadi salah satu hari yang kelam di bumi Indonesia. Seorang petinggi negeri dan Ketua DPRD Sumatra Utara tewas setelah terjadi amuk massa yang menuntut persetujuan DPRD SUmut tentang pembentukan Provinsi Tapanuli Utara (Protap). Barangkali sudah menjadi takdir, jika Ketua DPRD Sumut yang baru dua bulan menjabat tersebut, Drs. Abdul Aziz Angkat, MSP, menjadi tumbal demokrasi ala Indonesia.
Jika ditilik dari rentetan peristiwanya, sungguh apa yang dilakukan pengunjuk rasa yang sebagian besar mengenakan jas almamater Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli Utara (Unita) [lihat di http://harianmandiri.wordpress.com/2009/02/03/massa-protap-%E2%80%98ngamuk%E2%80%99-ketua-dprd-sumut-tewas/] tidak lebih baik dari para preman pasar yang disewa untuk membuat onar. SUngguh di luar akal sehat, jika mereka melakukan tindakan perusakan terhadap aset negara, melakukan pelemparan batu, pecahan kaca, dan semua barang-barang yang ada di gedung Dewan. Barangkali aksi demonstrasi bagi sebuah negara yang berlabel demokrasi adalah sesuatu yang wajar. Namun jika demonstrasi yang anarkis, merusak, menghilangkan hak-hak orang lain, apakah tetap dilindungi?
Ya, demokrasi ala Indonesia. Demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan tanpa batas. Kebebesan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jika kita runut perjalanan demokrasi Indonesia setelah masa reformasi 1998, rasanya bukan suatu kemajuan yang didapat, bukan pula efektifitas dan efisiensi yang diperoleh. Namun justru kemunduran pola pikir, kemunduran daya nalar, rusaknya tata etika, penghamburan banyak potensi negeri baik (baca : uang), dan hilangnya tatanan kejujuran bagi rakyat. Cobalah kita lihat sebentar, seberapa sering Indonesia melaksanakan pesta pemilihan bupati, wali kota, gubernur di Indonesia. Hampir dalam 5 hari terdapat satu pemilihan langsung. Benar-benar gila!!!, itulah demokrasi ala Indonesia. Belum lagi jika kita lihat berapa uang yang harus dikeluarkan untuk prosesi pemilihan kepala daerah itu. Sebagai contoh, pemilihan gubernur Jawa Timur yang lalu setidaknya menghamburkan uang rakyat 820 Milyar rupiah. Pemilihan Bupati SUbang Jawa Barat habis sekitar 23 Milyar. Anggaran Pemilu 2009 sebesar 6,6 Triliyun rupiah. Jika kita kalkulasi secara kasar,
Jumlah uang yang dihamburkan=6,6 T + 33 propinsi x 850 M + 483 Kab. Kota x 23 M = sekitar 45,10 Triliyun rupiah uang rakyat dihambur-hamburkan.
Masyaallah. SUngguh luarbiasa!!!, belum lagi dengan uang-uang HARAM (sogokan) yang dibagi-bagikan calon kepada rakyat untuk memilih mereka. Jika setiap pemilih diberi sogokan 10ribu rupiah, maka jika jumlah pemilih di Indonesia (pemilu 2009) 171.068.667 orang, maka akan terkumpul dana yang dihamburkan sebanyak 1,7 Triliun setiap kali pilihan. Jika di Indonesia ada minimal 3 kali event pemilu (Kab./Kota, Propinsi, Nasional), maka setidaknya 5,1 Triliun dana harus mengalir. Jadi hitung-hitungan secara kasar memperlihatkan bahwa total biayayang harus dikeluarkan untuk pemilu saja sekitar 51 Triliun. Jika dibandingkan dengan anggaran pendidikan kita (yang katanya sudah 20%) sebesar 224T, maka rasionya sekitar 24%, sebuah nilai yang cukup fantastis. Bagaimana kalau dana itu dibagikan kepada perguruan tinggi untuk research, untuk pembaruan alat-alat praktikum yang sudah renta?, tentu kondisinya akan lain.
Jika ditilik dari segi moral, rakyat sekarang sudah tidak malu-malu lagi mengakui bahwa sogokan itu tidak haram. Padahal haqqul yakin, jika suap menyuap dalam Islam adalah jelas, yaitu HARAM. Rakyat sudah pandai untuk berbuat curang, rakyat sudah lihai untuk berbuat culas. Rakyat sudah tidak memiliki rasa malu untuk memukul, menginjak, dan menendang. Rakyat sudah tidak lagi memperdulikan hakikat hidup dan kehidupan. Semua serba ingin dicapai secara instan, dengan mengorbankan sesama teman, kerabat, bahkan orang yang paling dikasihi. Berapa banyak rakyat harus saling bentrok dan saling serang, hanya karena calonnya kalah. Berapa banyak orang yang rela memutuskan tali persahabatan, hanya karena calon yang diusung beda. Sungguh biadab demokrasi ala Indonesia.
Barangkali, jika saya bisa bersuara lebih keras, maka akan saya katakan bahwa pemilu secara langsung untuk memilih bupati, gubernur, itu tidak perlu! Karena esensi demokrasi untuk kesejahteraan rakyat diabaikan. Esensi demokrasi ini untuk membuat rakyat sehat secara mental tidaklah dapat dipercaya. Jadi agar manusia-manusia biadab Indonesia tidak tumbuh subur, stop dan hentikan “demokrasi ala Indonesia” ini sebelum rakyat bisa berfikir jernih dan bersikap normal.
Umum
abdul aziz angkat, biadab, demo. tapanuli utara, demokrasi, Indonesia, ketua dprd sumut, pemilu, tewas, uang, unjukrasa
Aku bukanlah siap-siapa. Aku adalah aku bukan saya. Lahir dari keluarga sederhana di sebuah desa di Kec. Susukan, Kab. Semarang, tepatnya di Tegalsari Desa Kenteng. Website ini lebih bersifat blog dari pada sebuah web resmi pribadi saya.
Komentar Terakhir